nusakini.com - Kehadiran SYL sebagai Menteri Pertanian di era pemerintahan saat ini memberikan berkah bagi dunia penyuluhan pertanian, mengingat penyuluhan pertanian saat ini sedang “mati suri”. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, Dr. Ir. Momon Rusmono, MS pada acara Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Pengelolaan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian di Salak Padjajaran Hotel, 31 Januari 2020.  

FGD tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan amanah Presiden agar Menteri Pertanian membuat Peraturan Presiden yang mengatur penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah namun pembinaan teknisnya berada di bawah Menteri Pertanian. Perpres tersebut nantinya diharapkan akan menjadi jembatan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

• Mentan Amran Pangkas Regulasi Pupuk Subsidi, LaNyalla: Peta Jalan Ketahanan Pangan Kian Terarah
• Kementerian Pertanian Siapkan Langkah Strategis di Tahun 2025 untuk Wujudkan Swasembada Pangan
• Kementerian Pertanian Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Nataru
• Rektor IPB Arif Satria Ingatkan Dunia Perlu 5,4 Miliar Hektare Lahan Pertanian, Cetak Sawah Baru Jadi Solusinya
• Petani Sawit di Lebak Wujudkan Ketahanan Pangan dengan Padi Gogo

Selain itu, Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr juga mengungkapkan bahwa FGD ini diharapkan dapat menghimpun masukan dari berbagai narasumber yang hadir untuk penyusunan Perpres penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Hadir sebagai narasumber pada acara FGD tersebut diantaranya Sekretaris BPPSDMP, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, perwakilan dari Bakornasluh, pakar penyuluh pertanian, petani, peneliti dan penyuluh pertanian milenial.

Dedi juga menegaskan bahwa salah satu kebijakan SYL yang bersentuhan langsung dengan dunia penyuluhan pertanian adalah Kostratani, dimana dalam pelaksanaannya harus didukung penuh oleh semua pihak, baik di Pusat maupun di daerah. Dengan adanya Kostratani maka peran penyuluh pertanian semakin besar dimana seluruh program pertanian pelaksananya adalah para pejabat fungsional termasuk penyuluh pertanian.

Di akhir sambutannya Dedi berujar bahwa peran penyuluh pertanian harus ditingkatkan lagi kinerjanya, sebab tanpa penyuluh peningkatan produktivitas pertanian tidak akan tercapai dan kekurangan tenaga penyuluh dapat diisi oleh penyuluh pertanian swadaya.

Semoga dengan diadakannya FGD dapat memberikan harapan baru dan angin segar bagi dunia penyuluhan pertanian. (Nur Fajar)